Lewati ke konten
WartaLoka
Cari berita Indeks

Menkeu Suahasil Dorong Lintas Unit untuk Optimalkan Pengelolaan APBN 2026

Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas unit kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

4 menit baca

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara
Dok. Kemenkeu

Wartaloka.id – Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas unit kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengawal pelaksanaan APBN 2026 sekaligus menyiapkan langkah strategis menghadapi APBN 2027.

Pesan tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Non-Eselon di lingkungan Kemenkeu yang berlangsung pada Jumat (13/11) di Aula Nagara Dana Rakca, Jakarta.

Dalam arahannya, Menkeu mengingatkan bahwa pejabat yang baru dilantik tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif. Mereka harus mampu mengimplementasikan kebijakan menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kemampuan memahami substansi pekerjaan, mengenali permasalahan, mengambil keputusan secara tepat, hingga melakukan monitoring dan evaluasi harus menjadi bagian dari tanggung jawab setiap pejabat.

“Saya meminta seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, administrator, fungsional, semua menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mampu mengambil keputusan, serta memastikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata,” pesan Menkeu.

Menkeu juga menyoroti pentingnya membangun pola kerja yang saling terhubung antarsatuan kerja. Menurutnya, perbedaan tugas dan kewenangan masing-masing unit bukan menjadi alasan untuk bekerja secara terpisah. Sebaliknya, keterbukaan pertukaran data, komunikasi yang efektif, serta penyelesaian masalah secara kolektif perlu terus diperkuat.

Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan fiskal dapat berjalan secara terpadu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga kredibilitas pengelolaan APBN.

Pada aspek penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mendapat perhatian untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Pengalokasian belanja negara diharapkan semakin berorientasi pada hasil, selaras dengan prioritas pembangunan, dan tetap mengedepankan prinsip disiplin fiskal.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diarahkan untuk memperkuat kualitas transfer ke daerah sekaligus meningkatkan keterpaduan pengelolaan APBN dan APBD. Keduanya harus dipandang sebagai instrumen kebijakan negara yang saling melengkapi dalam memberikan pelayanan dan intervensi kepada masyarakat.

“APBN tidak boleh dilihat terpisah dari APBD. Begitu juga APBD adalah bagian dari intervensi negara kepada masyarakatnya. Karena itu, untuk seluruh pejabat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pastikan APBN dan APBD sebagai satu kesatuan,” tegasnya.

Di bidang pelaksanaan anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) diminta terus mempercepat transformasi melalui pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan kas negara yang semakin optimal, serta pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu. Selain itu, penguatan peran Regional Chief Economist menjadi perhatian untuk menghasilkan analisis ekonomi daerah yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Arahan berikutnya ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Menkeu menekankan agar strategi pembiayaan APBN senantiasa disusun secara cermat dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, pengendalian risiko, dan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tetap menjaga kapasitas fiskal dalam jangka panjang.

Penguatan organisasi dan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari arahan Menkeu. Sekretariat Jenderal (Setjen) diharapkan semakin optimal dalam memberikan dukungan manajemen, mendorong reformasi kelembagaan, serta mengembangkan pengelolaan SDM yang mengedepankan kompetensi dan sistem merit.

Di sisi pengembangan kapasitas aparatur, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) didorong memperkuat perannya sebagai Corporate University. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kompetensi pegawai, pengelolaan talenta, serta penyelenggaraan kajian dan riset yang dapat menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

Menkeu turut memberikan perhatian pada pengelolaan kekayaan negara. Aset negara diharapkan dikelola secara produktif, tertib, dan akuntabel sehingga keberadaannya tidak sebatas tercatat dalam administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 15 pejabat pimpinan tinggi pratama resmi dilantik. Rinciannya meliputi tiga pejabat pada Setjen, dua pejabat pada DJA, enam pejabat pada DJPb, satu pejabat pada DJPK, dua pejabat pada DJPPR, dan satu pejabat pada BPPK.

Selain itu, pelantikan juga mencakup tiga pejabat non-eselon yang bertugas pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi, dan komitmen bersama seluruh jajaran, Kemenkeu diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan APBN dikelola secara kredibel, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Topik terkait